gaespost.com | ACEH TIMUR - Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mempertanyakan sikap DPRK Aceh Timur, yang terkesan bungkam, meski pun masyarakat menjerit soal polemik yang sedang terjadi di seputar dugaan pungli PDAM dan hak - hak fakir miskin yang hingga kini belum sepenuhnya dituntaskan Baitul Mal Aceh Timur.
Ronny mendesak DPRK Aceh Timur segera memanggil
direktur PDAM dan pimpinan Baitul Mal Aceh Timur untuk memberi penjelasan serta mempertanggungjawabkan perihal dimaksud.
"Ini kan jelas - jelas persoalan nasib rakyat, bahkan sudah didemo, tapi DPRK koq diam saja, ada apa ini, apa mereka enggak kerja lagi di gedung itu? ," kata Ronny, Jumat 12/8/2022.
Menurut Ronny, seharusnya DPRK lah yang lebih berperan dalam setiap persoalan sensitif yang menimpa masyarakat, namun sayangnya hal itu belum sepenuhnya terlihat dari gedung dewan yang terhormat itu.
"Harusnya kan DPRK yang membela hak - hak masyarakat ini, khususnya hal sensitif menyangkut hak rakyat miskin, apalagi itu kabarnya ada dugaan uang rakyat dipungli oleh oknum, tapi koq justeru DPRK yang enggak ada suaranya? ," ketus putera Idi Rayeuk itu.
Ronny menantang DPRK Aceh Timur untuk membuktikan integritas dan konsistensinya memperjuangkan nasib rakyat miskin, dan terus mendobrak perubahan, khususnya di era kepemimpinan baru di Aceh Timur.
"Kami ingin lihat sosok anggota dewan yang benar - benar memperjuangkan nasib rakyat miskin sampai tuntas, tidak setengah - setengah, apalagi pencitraan belaka, tolong buktikan setidaknya dalam dua persoalan ini," ujar pengkritik cadas yang dikenal concern dalam isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Ronny juga mendesak Ketua DPRK Aceh Timur segera membuktikan janji - janjinya untuk membawa perubahan di tengah masyarakat dan juga di tubuh DPRK itu sendiri.
Menurut Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu, kepemimpinan di tubuh legislatif itu juga perlu dievaluasi, jika terbukti sama sekali tidak mampu bekerja dan tidak mampu mendorong perubahan di Aceh Timur.
"Kalau akhirnya masih begitu - begitu saja, lebih baik kepemimpinan di DPRK kembali dievaluasi lagi, dan semua kinerja mereka mesti bisa diaudit segera, sebab apa, ini jelas - jelas PDAM dan Baitul Mal ini persoalan yang sedang dialami masyarakat, tapi mereka kayaknya diam aja, padahal mereka itu yang harus keras mengawasi semua itu, bukan malah bungkam," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.[]
