BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Kerukunan Anak Bangsa (FORKAB) Muhammad Nasir minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus indikasi penyelewengan di Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Hal itu disampaikan Nasir Lado sapaan akrabnya kepada media ini karena melihat banyaknya indikasi penyelewengan atau korupsi dari lembaga tersebut.
"BRA ini bukan milik suatu kelompok, sehingga bisa seenaknya saja, jangan sesuka hatinya saja, masih sangat banyak korban konflik, tapol, Napol, eks Combatan GAM yang tidak pernah tersentuh oleh BRA, jadi jangan semata mata untuk keuntungan suatu kelompok, jeut lage yang galak awak kah (bisa sesuka kalian-red)," ucap Ketua DPP FORKAB itu. Jum'at 10/5/2024.
Nasir Lado juga menilai selama ini BRA hanya milik kelompok, bukan milik masyarakat Aceh.
"Banyak bantuan dari BRA itu tak tepat sasaran dan terindikasi fiktif, ya mungkin untuk kepentingan pribadi atau kelompok demi meraup keuntungan saja, bukannya mensejahterakan rakyat Aceh," ketusnya.
Tak ayal, jika Ketua Umum DPP Forum Kerukunan Anak Bangsa itu setuju dengan statement dari Ketua DPW FORKAB Aceh Timur Sarnidam Patra untuk membubarkan BRA tersebut.
"Jika tak bermanfaat bahkan banyak mudharatnya, bubarkan saja itu BRA, sehingga banyak anggaran atau bantuan yang seyogyanya untuk kesejahteraan rakyat tidak dinikmati oleh para dedengkot kelompok tertentu," pungkas Nasir Lado.
Nasir berharap agar Kejati Aceh dalam mengembangkan dan menuntaskan kasus tersebut.
"Kejati Aceh harus menuntaskan Kasus terhebat ini, jangan sampai bermain mata dengan terduga serta mempublikasikan kepada publik, siapa anggota dewan yang menganggarkan dana Pokir nya tersebut," tutupnya.
Seperti banyak diberitakan, bahwa anggaran Badan Reintegrasi Aceh mencapai ratusan miliar rupiah yang seyogyanya diperuntukkan bagi korban konflik Aceh di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Terindikasi banyak penyelewengan, korupsi, mark up, Bahkan fiktif. (*)
