gaespost.com | ACEH TIMUR - Terkait akan berakhirnya masa jabatan kepemimpinan H. Hasballah Bin H.M. Thaib SH - Syahrul Bin Syamaun pada tanggal 13 Juli 2022, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menunjuk Penjabat (Pj) sebagai pucuk pimpinan kabupaten Aceh Timur (Bupati).
Oleh sebab itu, Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto turut bereaksi terkait riuhnya polemik seputar penunjukan Pj bupati Aceh Timur, yang saat ini sedang marak diperbincangkan berbagai kalangan intelektual di daerah berpenghasil migas itu.
Ronny berharap agar Pj bupati dipilih dari figur bersih, berintegritas tinggi, pro rakyat dan sedapatnya tidak berasal dari kalangan pemerintahan daerah saat ini, apalagi figur yang dicurigai berbau amis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Figurnya mesti bersih, punya integritas tinggi, kalau bisa jangan dari rezim daerah saat ini, jangan ada korelasi dengan korupsi, dan enggak jelas kepribadiannya, yang terpenting bersih, progresif dan pro rakyat," kata Ronny, Selasa 28/6/2022.
Dia mengingatkan agar Pj bupati Aceh Timur dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan kemajuan Aceh Timur kedepannya, bukan berdasarkan akal - akalan, perpanjangan tangan, demi melanggengkan kepentingan segelintir orang berbasis kepentingan transaksional kekuasaan yang rakus dan menindas.
"Jangan sampai Pj bupati itu dipilih berdasarkan kepentingan sempit segelintir orang dan ditentukan berdasarkan siapa yang paling hebat setorannya, karena kami sempat dengar isu - isu kotor seperti itu, jangan sampai nanti dampak buruknya rakyat sendiri yang merasakannya lagi, intinya nasib rakyat jangan sampai ditentukan oleh kepentingan segelintir orang," ketus pengkritik cadas yang dikenal concern pada isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia tersebut.
Ronny berpendapat bahwa Aceh Timur kedepannya membutuhkan figur - figur kepemimpinan yang bersih dan benar - benar pro rakyat, yang benar - benar mampu memimpin dan membawa masyarakat Aceh Timur menuju keadilan dan kesejahteraan.
"Aceh Timur kedepan, baik Pj maupun sampai ke bupati definitif di 2024 nanti, dibutuhkan figur yang bersih, berpikiran terbuka, demokratik, peduli HAM, berorientasi pada tatanan sosial ideal, yang mampu membebaskan masyarakat dari segala bentuk beban sosialnya di masa sebelumnya, intinya yang bisa bikin rakyat terbebas dan enggak menderita lagi," ujar Ronny.
"Karena terlalu banyak ketidakadilan dan ketimpangan yang dirasakan masyarakat selama ini, serta prilaku para pejabat dan jajarannya yang dipertontonkan, akibat suatu kepemimpinan lama yang bobrok, jadi jangan ditambah lagi dengan memilih pemimpin dari kalangan yang itu - itu saja dan kelakuannya begitu - begitu juga, yang akhirnya kembali mengecewakan rakyat," sebut aktivis HAM itu.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga mengaku akan terus meningkatkan kontrol sosialnya pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj bupati Aceh Timur kedepannya, hingga terpilihnya bupati definitif di tahun 2024 mendatang.
"Sebagaimana di masa kini, maka kami akan tetap konsisten memperketat kontrol sosial terhadap pemerintahan di masa yang akan datang, siapapun pemimpinnya, karena kami mengkritik berdasarkan realitas sosial, bukan berdasarkan kebencian, kami akan terus mendobrak pemerintahan sampai masyarakat benar - benar bisa sedikit merasakan keadilan dan kesejahteraan di Aceh Timur ini," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.[]
