gaespost.com | ACEH TIMUR - Pasca DPRK Aceh Timur mengusulkan nama-nama calon PJ Bupati Aceh Timur kepada Mendagri, kini mulai bermunculan pernyataan dukungan dari kelompok masyarakat terhadap ketiga nama yang di usulkan beberapa waktu lalu 21 Juni 2022.
Adapun nama nama yang di usulkan oleh DPRK di atara nya ; Ir. Mahyuddin, M.Si Sekda Aceh Timur, Sekretaris DPRK Aceh Timur Zubir, SE.MM dan Dr. Mahyuzar,M.Si saat ini bertugas di BKKBN Pusat, pengusulan PJ Bupati Aceh Timur seiring akan berakhir nya Jabatan Hasballah M.Thaib- Syahrul Syamaun pada 13 Juli mendatang.
Bila di lihat dari dinamika sosial politik yang berkembang saat ini, berdasarkan persepsi publik di Aceh Timur, ada dua sosok yang santer di perbincangkan atau paling kuat mendapatkan dukungan masyarakat dari 3 nama yang diusulkan lembaga wakil rakyat, kedua sosok tersebut adalah Sekda Mahyuddin yang merupakan birokrat yang telah banyak pengalaman, jam terbang nya di Pemerintahan cukup lama dan tentu tidak asing lagi di kalangan masyarakat.
Selain kapasitas dan pengalaman, Mahyuddin dinilai sudah menguasai dan memahami geografis dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
Sementara sosok kedua yang turut menjadi perhatian adalah Mahyuzar yang saat ini direktur administrasi di BKKBN Pusat dan juga mantan Kepada BKKBN Aceh Timur.
Mahyuzar pria kelahiran Ranto Peureulak, sempat menjadi perhatian dan penasaran pasca masuk salah satu nama calon Pj Bupati Aceh Timur yang di usulkan, sebab nama Mahyuzar tidak begitu dikenal oleh masyarakat Aceh Timur, hal itu mungkin karena Mahyuzar telah lama tidak bertugas di Pemerintahan Aceh Timur.
Tentu nya harapan masyarakat sosok yang akan di tunjuk dan menduduki PJ Bupati Aceh Timur, harus orang yang tepat, terutama tidak perlu butuh waktu lama untuk belajar dan memahami tentang kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan diri.
Aspek tersebut tentu harus menjadi pertimbangan mendasar bagi Presiden Jokowi Dodo dan Mendagri dalam menunjuk PJ Bupati di suatu daerah, bila salah menentukan orang akan berimplikasi terjadinya instabilitas politik dan keamanan apalagi jelang masuk tahun politik Pemilu 2024 di mana tahapan nya akan di mulai tahun 2023, dimana eskalasi suhu politik akan semakin memanas.
Apalagi Kabupaten Aceh Timur, salah satu daerah sangat luas dan daerah bekas eskalasi konflik. menjaga kamtibmas merupakan suatu hal yang menjadi prioritas serta merawat perdamaian Aceh
Persepsi publik ini di ambil berdasarkan analisis dari berbagai sumber, media sosial dan perbincangan di kalangan masyarakat bawah maupun elit politik. [].
